SEKOLAH DEMOKRATIS MENGAPA, REFORMASI DALAM PENDIDIKAN ?

SEKOLAH DEMOKRATIS

MENGAPA REFORMASI DALAM PENDIDIKAN  ?

Memasuki abad ke-21, isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tapi semua jalur dan jenjang pendidiikan, bahkan upaya advokasi untuk jalur pendidikan yang dikelola oleh beberapa departemen teknis, dengan tuntutan social equity sangat kuat yang tidak hanya disuarakan oleh Departemen terkait sebagai otoritas pengelola jalur pendidikan tersebut, tapi juga oleh para praktisi dan mengambil kebijakan dalam pembangunan sektor pembinaan sumber daya manusia, karena semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan merupakan unsur-unsur yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata hasil pendidikan secara nasional. Dengan demikian, kelemahan proses dan hasil pendidikan dari sebuah jalur pendidikan akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.

Bersamaan dengan itu, di awal abad ke-21 ini, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang, dan Malaysia. Bahkan jika dilihat dari indeks sumber daya manusia, yang salah satu indikatornya adalah sector pendidikan, posisi Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun. Padahal Indonesia kini sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia yang sudah tidak bisa dihindari. Indonesia kini menjadi bagian dari kompetisi masyarakat dunia. Jika tidak bisa menjadi pemenang, maka akan menjadi yang kalah serta tertinggal dari masyarakat lainnya, khususnya dalam meraih pasar dan peluang kesempatan kerja yang tidak dibatasi oleh garis wilayah kenegaraan, tapi bergerak kian meluas, dan kini dimulai dari wilayah Asia Tenggara yang akan terus bergerak menjadi wilayah dunia. Oleh sebab itu, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif serta memiliki berbagai keunggulan komparatif menjadi sebuah keharusan yang mesti menjadi perhatian dalam sektor pendidikan. 

Terkait dengan persoalan serta pandangan di atas, ada beberapa pemikiran tentang pengembangan

konteks pendidikan ke depan dalam memasuki abad ke-21 yang membawa berbagai problematika

ekonomi, sosial dan politik sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pemikiran-pemikiran tersebut adalah, sebagai berikut:

1.  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi membuat bahan-bahan ajar yang

harus disampaikan dalam proses pendidikan menjadi sangat banyak, dan bisa dikhawatirkan akan

membuat stagnasi pengembangan ilmu dan peradaban, khususnya pada level pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, struktur program pendidikan tinggi harus mampu memberikan jaminan pemberian reward dan insentif yang memadai untuk pengembangan ilmu dan teknologi pada level pendidikan tinggi tersebut, sehingga temuan-temuan baru dalam bidang sains dan teknologi terus bertambah, dan peradaban terus meningkat.

2.  Perkembangan teknologi akan terjadi terus-menerus dan bisa terjadi dalam percepatan yang tingi di berbagai negara yang berbeda-beda, dan akan mempengaruhi perkembangan ekonomi melalui

industri dan jasa. Oleh sebab itu, pendidikan harus mampu menjembatani antara sektor kerja dengan kemajuan ilmu dan teknologi tersebut, melalui updating skill dan keterampilan serta berbagai temuan baru yang harus dikuasai oleh pekerja yang terkait dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

3.  Perubahan demografis akan terjadi di mana-mana dan akan membawa implikasi pada distribusi

penduduk berdasarkan usia. Di negara-negara tertinggal akan memiliki indeks kelahiran yang tinggi.

Dengan demikian, angka usia sekolah dasar juga tinggi, dan akan terus meminta perhatian untuk

memperoleh prioritas. Sementara di negara-negara maju, angka kelahiran cenderung menurun.

Dengan demikian, pada decade-dekade awal di abad ke-21 ini, negara-negara maju akan kekurangan

usia angkatan kerja, sementara angka pension konstan atau mungkin meningkat, dan membutuhkan

jaminan social dan kesehatan. Dengan demikian, negara-negara maju akan terus meningkatkan

pendapatan negaranya melalui sector pajak dari sektor usaha jasa agar tetap bisa memberi jaminan

bagi mereka yang pension, namun pada saat yang sama, negara maju akan sangat bergantung pada

negara berkembang atau negara tertinggal, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Oleh sebab itu,

negara-negara berkembang harus merancang outcome pendidikannya agar bisa memasuki pasar

global untuk angkatan tenaga kerja, mereka harus memiliki skill dan keterampilan, menguasai bahasa komunikasi global, dan memahami kultur negara-negara yang akan dikunjunginya.

4.  Negara-negara terus akan menjadi saling ketergantungan satu dengan lainnya, yang tidak saja dalam  sector ekonomi dengan dibukanya pasar uang di setiap negara, tapi juga sector politik dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pendidikan harus mampu membuka cakrawala global tersebut, dan mampu mengarahkan sikap-sikap multikulturalisme, yang harus mereka miliki ketika akan memasuki pasar tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri.

5.  Kemajuan ilmu dan teknologi yang mendorong kemajuan sector ekonomi dengan keterbukaan pasar

secara global, akan membawa implikasi terbentuknya masyarakat dunia baru. Pendidikan harus

mampu mendesain masyarakat tersebut sebagai masyarakat humanis, cinta lingkungan, memelihara

kestabilan ekosostem, antidrug, dan senantiasa hidup sehat.

Pandangan dan analisis di atas setidaknya merefleksikan beberapa faktor penting yang mendasari

pentingnya reformasi pendidikan, yaitu:

1.  Kegagalan pendidikan yang telah dilalui beberapa tahun silam dengan indicator rendahnya kualitas rata-rata hasil belajar siswa yang akan memasuki jenjang perguruan tinggi.

2.  Perkembangan perekonomian dunia yang membuka akses pasar global, yang harus dihadapi dengan kesiapan kualitas SDM kompetitif.

Di samping, itu ada beberapa analisis rational mengapa reformasi pendidikan itu mutlak dilakukan dalam menghadapi era globalisasi di abad ke-21, dengan mengadaptasi terhadap argument-argumen William J.

Mathis dari Vermont University (Mathis, 1994): 12-19), yaitu:

1.  Perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus berpenetrasi pada seluruh aspek

kehidupan, sehingga sekolah harus mampu memberikan layanan kepada masyarakat konstituennya

secara fair, karena mereka adalah stakeholder-nya, dan sekaligus client dari sekolah tersebut.

Masyarakat adalah kontributor terhadap sekolah (tidak terkecuali sekolah negeri, karena budgeting

sekolah negeri dari anggaran pemerintah, yang juga adalah uang dari rakyat), dan mereka memiliki

hak untuk dilayani.

2.  Perubahan dunia yang sangat cepat, dan para siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut, tidak hanya dalam aspek kemampuan komunikasi, tapi juga kecakapan dan kemampuan penyesuaian diri  dengan perubahan-perubahan tersebut. Tantangan ke depan adalah keragaman permintaan pasar, dan sekolah harus mampu mempersiapkan orang-orang yang akan mengisi kebutuhan tersebut. Sumber daya manusia yang diserap sekolah juga membawa keragaman tersebut. Dengan demikian tidak fair kalau semua siswa harus memiliki hanya satu keterampilan yang sama, dan jika terjadi, itu merupakan tragedy dalam masyarakat demokratis, karena masyarakat demokratis menghargai keragaman.

3.  Kemajuan teknologi dalam semua sektor industri dan pelayanan jasa akan kian menggeser posisi

manusia. Kecanggihan alat-alat teknologi semakin mengefisiensikan proses industri dan layanan jasa.

Dengan demikian, pendidikan harus mempersiapkan SDM agar tidak tergeser oleh alat-alat modern

itu, tapi justru menjadi bagian dari kemajuan-kemajuan tersebut.

4.  Penurunan standar hidup, yakni bahwa pada generasi sebelum mereka, cadangan natural resource sangat kuat, dan seluruh umat manusia terpenuhi berbagai kebutuhan hidupnya oleh cadangan alam semesta. Pada generasi mereka, cadangan tersebut akan semakin menipis dan akan semakin habis. Dengan demikian akan terjadi penurunan standar hidup dan mereka harus diberitahu tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut, yang bisa diatasi dengan penemuan-penemuan teknologi baru, serta dengan adanya kerjasama global antar satu bangsa dengan lainnya. Inilah intinya kehidupan demokratis dengan penguatan jaringan antar bangsa.

5.  Perkembangan ekonomi akan semakin mengglobal, berbagai perusahaan yang berkantor pusat di

Amerika atau jepang misalnya, memiliki kantor-kantor perwakilan di berbagai negara melalui

kerjasama investasi bersama pengusaha lokalnya masing-masing. Ini adalah trend perkembangan

ekonomi global ke depan, yang harus diketahui oleh para siswa sebagai sebuah kenyataan yang tidak

mungkin dihindari.

 6.  Peranan wanita semakin kuat, posisi wanita tidak lagi marginal. Mereka memiliki hak dan peluang yang sama dalam karir dan pekerjaan dengan pria. Tidak ada diskriminasi pekerjaan atas dasar gender.

7.  Pemahaman doktrin keagamaan kian terbuka dan inklusif. Agama tidak menjadi penghalang

kemajuan, tapi justru mendorong perubahan-perubahan untuk perbaikan.

8.  Peran media massa yang terus menguat, baik dalam mensosialisasikan berbagai perubahan social,

mengkritik berbagai kebijakan maupun sebagai media untuk memperoleh berbagai hiburan

alternative atau sumber informasi tambahan, melalui berbagai program televise, yang semuanya bisa

menjadi kontributor pendidikan yang positif, dan bisa juga menjadi kendala yang negative bagi

program-program pendidikan.

Pengembangan sekolah menuju model sekolah demokratis ini relevan untuk dilakukan karena berbagai argumentasi, yang secara garis besar dapat dikategorisasi menjadi dua, yaitu tipologi sekolah abad ke-21, dan model pembelajaran yang sesuai. Dalam konteks pertama, Lyn Haas (haas, 1994) menjelaskan, bahwa sekolah-sekolah sekarang harus dapat memenuhi beberapa kualifikasi ideal, yaitu:

1.  Pendidikan untuk semua; yakni semua siswa harus memperoleh perlakuan yang sama, memperoleh pelajaran sehingga memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan sesuai batas-batas kurikuler, serta memiliki basis skill dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka, serta sesuai pula dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Paradigma yang memisahkan pendidikan akademik sebagai calon untuk memasuki pasar tenaga kerja, sudah tidak relevan lagi, karena perubahan yang menuntut masyarakat untuk menjadi bagian dari kontribusi untuk kemajuan.

2.  Memberikan skill dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini, karena pasar

menuntut setiap tenaga kerjanya memiliki keterampilan penggunaan alat-alat teknologi termodern,

kemampuan komunikasi global, matematika, serta kemampuan akses pada pengetahuan.

3.  Penekanan pada kerjasama, yakni menekankan pada pengalaman para siswa dalam melakukan

kerjasama dengan yang lain, melalui penugasan-penugasan kelompok dalam proses pembelajaran,

sehingga mereka memiliki pengalaman mengembangkan kerjasama, karena trend pasar ke depan

adalah pengembangan kerjasama, baik antara perusahaan, atau antara perusahaan dengan masyarakat dan yang lainnya, sehingga pengalaman mereka belajar akan sangat bermanfaat dalam artikulasi diri di lapangan profesi mereka.

4.  Pengembangan kecerdasan ganda; yakni bahwa para siswa harus diberi kesempatan untuk

mengembangkan multiple intelligence mereka, dengan memberi peluang untuk mengembangkan skill dan keterampilan yang beragam, sehingga mudah melakukan penyesuaian di pasar tenaga kerja.

5.  Integrasi program pendidikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat, agar mereka memiliki kepekaan social. Persoalan besar dalam UU No. 22 tahun 1999 adalah perubahan radikal dalam otoritas pengembangan pendidikan yang semula berada dalam kekuasaan pemerintah pusat melalui Depdiknasnya, kini terdelegasikan pada pemerintah daerah. Dan kini perubahan radikla tersebut memperoleh penguatan dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. Poin penting dalam ayat ini adalah penegasan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, artinya, bahwa keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.

Bersamaan dengan itu pula dalam pasal 9 dinyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka dalam komite sekolah atau dewan pendidikan daerah. Komite sekolah berhak ikut serta dalam merumuskan perencanaan pendidikan, tidak saja dalam perencanaan makro tapi sampai pada kebijakan restrukturisasi kurikulum, walaupun dalam batas-batas gagasan besar dan tidak harus memasuki wilayah teknis, karena itu sudah menjadi otoritas guru dan kepala sekolahnya. Demikian pula dengan evaluasi keberhasilan sekolah. Menurut pasal 9 di atas, masyarakat berhak untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah, tidak saja dalam kerangka program pendidikan secara makro, tapi pada wilayah mikro, kebijakan pengembangan sekolah dalam semua aspeknya.

Kemudian pemerintah daerah juga diberi kewenangan oleh undang-undang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 10 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak men garahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.